Danantara Indonesia: Mengupas Peran Baru Holding BUMN yang Mengguncang Ekonomi Nasional

Pendahuluan: Sebuah “Barang Baru” yang Mengubah Peta BUMN Indonesia

Hai, Sobat Pradha! Pernah dengar tentang Danantara Indonesia yang belakangan ramai diperbincangkan? Jika selama ini kamu mengira Danantara adalah startup budaya atau platform edukasi, siap-siap kaget! Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2025 yang baru saja disahkan DPR, Danantara ternyata adalah holding BUMN super power yang akan mengonsolidasi seluruh aset negara.

Lantas, apa sebenarnya Danantara? Mengapa pembentukannya disebut sebagai “revolusi diam-diam” di era pemerintahan Prabowo-Gibran? Bagaimana dampaknya bagi BUMN seperti Pertamina, PLN, atau Telkom? Mari selami lebih dalam lewat artikel ini!

Apa Itu Danantara Indonesia? Bukan Startup, Tapi “Raksasa” Pengelola Aset Negara

Berdasarkan situs resmi Danantara, lembaga ini secara resmi berdiri pada 4 Februari 2025 sebagai implementasi dari RUU Penguatan dan Restrukturisasi BUMN. Berbeda dengan holding BUMN sebelumnya seperti INKA atau Pupuk Indonesia, Danantara memiliki cakupan lebih luas dan otoritas khusus untuk:

1. Mengonsolidasi kepemilikan saham pemerintah di seluruh BUMN.
2. Merasionalisasi aset-aset kurang produktif.
3. Menjadi single gateway investasi asing di sektor strategis.

Menurut CNN Indonesia, Danantara diproyeksikan mengelola Rp 8.000 triliun aset BUMN—angka yang setara dengan 70% APBN Indonesia 2025!

Baca Juga : Strategi Keuangan di Saat Krisis Pekerjaan dan Pemasukan

Misi Besar Danantara: Dari Efisiensi hingga Penyelesaian Utang BUMN

1. Penyatuan Manajemen Aset

Sebelum Danantara, tiap BUMN seperti Garuda Indonesia, PLN, atau Kimia Farma memiliki direksi dan kebijakan terpisah. Kini, semua keputusan strategis (seperti divestasi, akuisisi, atau pinjaman) harus melalui persetujuan Danantara.

2. Restrukturisasi BUMN Bermasalah

Contoh nyata: PT Krakatau Steel yang punya utang Rp 30 triliun akan direstrukturisasi dengan skema debt-to-equity swap melalui Danantara.

3. Optimalisasi Aset Tidak Produktif

Aset menganggur seperti lahan pelabuhan tua atau gedung BUMN yang tidak terpakai akan dialihkan ke Danantara untuk dijual atau disewakan (Kumparan).

Struktur Kepemilikan: Siapa Pengendali Danantara?

• Pemerintah Indonesia: 51% saham (diwakili Kementerian BUMN).
• Investor Strategis: 30% (dibuka untuk dana pensiun BUMN dan swasta).
• Masyarakat: 19% (akan IPO di BEI pada 2027).

Direktur Utama pertama Danantara adalah Erick Thohir, dengan Dewan Pengawas yang melibatkan mantan Menkeu Sri Mulyani.

Baca Juga: Kenapa Teknologi itu Penting Bagi Perkantoran

Pro Kontra: Antara Harapan Efisiensi dan Kekhawatiran Monopoli

Kelebihan (Pro):

1. Memutus Pola “Silo Mentality” BUMN
   Selama ini, BUMN cenderung bekerja sendiri-sendiri. Dengan Danantara, kolaborasi seperti proyek green energy antara PLN dan Pertamina bisa lebih mudah.
2. Memperkuat Daya Saing Global
   Konsolidasi aset membuat BUMN punya bargaining power lebih tinggi saat bernegosiasi dengan perusahaan global.
3. Transparansi via Aplikasi DANANTARA+
   Masyarakat bisa memantau kinerja BUMN secara real-time melalui aplikasi resmi Danantara.

Kekurangan (Kontra):

1. Risiko Sentralisasi Berlebihan
   Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mengkhawatirkan hilangnya fleksibilitas BUMN dalam mengambil keputusan operasional.
2. Potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
   Rencana efisiensi diperkirakan mengurangi 15% posisi direksi di BUMN anak perusahaan.
3. Ketergantungan pada Investor Asing
   Pembukaan 30% kepemilikan ke investor asing dikhawatirkan mengancam kedaulatan sektor strategis.

Studi Kasus: Bagaimana Danantara Mengubah Nasib Pelindo dan Garuda?

PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia):

Sebelum Danantara: 4 pelabuhan (I-IV) bersaing secara tidak sehat.
Setelah Danantara: Keempatnya dilebur menjadi Pelindo Nusantara dengan pembagian peran:

• Pelabuhan Jakarta jadi hub internasional.
• Surabaya fokus pada logistik CPO.
• Makassar sebagai gerbang konektivitas Timur Indonesia.

Garuda Indonesia:

Danantara merestrukturisasi utang Garuda dengan skema:

• Konversi 40% utang menjadi saham.
• Penjualan 5 pesawat Airbus A330 ke Emirates.
• Fokus pada rute premium seperti Jakarta-London.

Perbandingan dengan Holding BUMN Lain: Apa Bedanya?

Masa Depan Danantara: Akan Jadi Penyelamat atau Beban Baru?

Prediksi 2025-2030:

1. Tahap Konsolidasi (2025-2026):
   • Penyatuan 50% aset BUMN.
   • Rasionalisasi 15 BUMN kurang produktif.
2. Tahap Akselerasi (2027-2029):
   • Go public di BEI dengan valuasi Rp 1.500 triliun.
   • Akuisisi perusahaan logistik ASEAN.
3. Tahap Globalisasi (2030+):
   • Membentuk joint venture dengan Alibaba Group di sektor digital.

Kesimpulan: Siapkah Indonesia dengan Model Baru Ini?

Danantara Indonesia ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menjadi solusi masalah kronis BUMN seperti tumpang-tindih aset dan utang menumpuk. Di sisi lain, sentralisasi berisiko mematikan inovasi dan menciptakan birokrasi baru.

Jika kamu adalah:

• Investor: Pantau peluang IPO Danantara di 2027.
• Karyawan BUMN: Siapkan skill untuk adaptasi dengan struktur baru.
• Masyarakat umum: Manfaatkan aplikasi DANANTARA+ untuk mengawal transparansi.

Akhir Kata: Menyambut “Era Baru” dengan Kritis

Danantara bukan sekadar holding company biasa, tapi eksperimen besar yang menentukan masa depan BUMN Indonesia. Sebagai warga negara, kita perlu terus mengawasi implementasinya agar tidak melenceng dari tujuan awal: mensejahterakan rakyat, bukan memperkaya segelintir elite.

Bagaimana pendapatmu tentang Danantara? Share di kolom komentar! Jangan lupa cek artikel lain di Pradha.id untuk analisis kebijakan ekonomi terkini.